Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memastikan arti perlu kolaborasi beraneka pemangku keperluan didalam pengembangan regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Pemerintah mengakses ruang bagi industri, akademisi, NGO, dan masyarakat luas untuk berkontribusi didalam penyusunan kebijakan yang dapat mengoptimalkan manfaat AI sekaligus memitigasi risiko pemanfaatan teknologi AI.
“Keterlibatan pro-aktif semua pemangku keperluan didalam regulasi dan pengembangan AI bang rusli terlalu penting, supaya kesempatan untuk jadi anggota berasal dari ekosistem AI world dan pemanfaatan teknologi AI yang artinya di didalam negeri sanggup tercapai,” tegasnya didalam Opening Remarks Dialog Kebijakan AI di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).
Sebagai langkah awal, Kementerian Komdigi menginisiasi Dialog Kebijakan bulu payung AI, yang dapat berjalan didalam tujuh sesi diskusi. Setiap sesi dapat mengupas potensi dan tantangan AI di beraneka sektor, menjadi berasal dari e-commerce, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, keberlanjutan, sampai isu lintas sektor (cross-cutting issues). Diskusi pertama di mulai bersama sektor e-commerce, yang udah jadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia.
Menurut Nezar Patria, sektor e-commerce mempunyai potensi besar untuk mengfungsikan AI, lebih-lebih bersama proyeksi pasar yang diperkirakan menggapai USD150 Miliar pada th. 2030. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang mesti dihadapi didalam integrasi teknologi ini, juga privasi dan keamanan data, pertukaran data lintas negara, serta potensi penyalahgunaan teknologi yang mesti diantisipasi secara cermat.
“Dengan proyeksi pasar e-commerce Indonesia menggapai USD 150 miliar pada th. 2030, kami mesti memastikan adopsi AI di sektor ini beri tambahan manfaat maksimal bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” ungkapnya.
Nezar Patria perlihatkan teknologi AI sanggup meningkatkan efisiensi operasional, personalisasi fasilitas pelanggan, serta optimalisasi rantai pasok global.
“Secara struktural integrasi ke rantai pasok global, lebih-lebih di teknologi baru atau emerging teknologi ini. Hingga tantangan khusus yang mengenai bersama sektor digital seperti privasi dan keamanan data, pertukaran data lintas negara, sampai potensi penyalahgunaan teknologi mesti ditangani bersama tepat,” jelasnya.
Nezar Patria menghendaki pengaturan peanfaatan teknologi AI mesti terlalu mencerminkan realitas di lapangan. Oleh gara-gara itu, Wamenkomdigi Nezar Patria menimbulkan semua pihak untuk beri tambahan masukan yang konstruktif.
“Masukan berasal dari pemerintah, industri, akademisi, NGO, dan masyarakat terlalu kami berharap supaya kebijakan yang dihasilkan terlalu mencerminkan keperluan dan tantangan di lapangan. Apabila bapak-ibu mempunyai pandangan atau petunjuk jangan curiga untuk menyampaikannya kepada kami,” ungkapnya.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, menurut Nezar Patria Pemerintah tekankan perancangan regulasi yang mendukung inovasi AI sekaligus menjaga keperluan publik.
“Melalui diskusi yang terbuka dan partisipatif, kami sanggup memastikan bahwa pertumbuhan AI di Indonesia tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga bertanggung jawab dan berguna bagi semua,” tegasnya.